BONE, MATARAKYAT24.COM– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone mengecam keputusan Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Bone yang menyetujui kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Keputusan tersebut dinilai terburu-buru, berpotensi menambah beban masyarakat, dan memicu kemarahan publik.
Pada 12 Agustus lalu, HMI Cabang Bone menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan PBB-P2. Tuntutan mereka saat itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Bone dan Kepala Dinas Bapenda. Saat menerima aspirasi tersebut, Ketua DPRD Bone sempat menegaskan bahwa dirinya “bersama rakyat” dan menolak kenaikan PBB-P2. Namun, hanya berselang beberapa hari, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bone justru menyetujui kenaikan tersebut, langkah yang dinilai HMI sangat bertolak belakang dengan janji sebelumnya.
“Kenaikan signifikan ini tidak disertai kajian mendalam dan sosialisasi yang memadai. Hal ini jelas mencederai prinsip keadilan” tegas Ketua HMI Cabang Bone, Andi Miftahul Amri.
Ia menegaskan, kebijakan pajak seharusnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata mengejar target pendapatan daerah.
HMI Cabang Bone mendesak DPRD dan Pemkab Bone untuk segera mencabut keputusan tersebut, membuka data perhitungan secara transparan, serta melibatkan publik dalam proses penentuan tarif.
“Pajak semestinya menjadi instrumen pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat, bukan menambah tekanan ekonomi warga,” lanjutnya.
Sekretaris Umum HMI Cabang Bone, Aslam, menambahkan bahwa pihaknya akan menggelar konsolidasi besar-besaran dengan mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan pemuda.
“DPRD dan Pemkab Bone secara terang-terangan telah berkhianat kepada rakyat dengan menyepakati kenaikan PBB-P2 tanpa mempertimbangkan aspirasi publik,” pungkasnya.***
