Matarakyat24.com, Padang Panjang — DPRD Kota Padang Panjang kembali menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (12/6/2025), dengan agenda penyampaian Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Wali Kota mengenai Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat sempat diskors dua kali akibat kurangnya jumlah kehadiran anggota DPRD di awal sidang. Namun setelah kuorum terpenuhi, rapat akhirnya dapat dilanjutkan di ruang rapat DPRD dan kembali terbuka untuk umum.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, kembali tidak hadir karena masih berada di Jakarta menghadiri undangan Presiden RI. Jawaban atas pandangan fraksi-fraksi disampaikan oleh Wakil Wali Kota Allex Putra, dan menyampaikan langsung jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi yang sebelumnya disampaikan pada Rabu (11/6/2025).
Dalam penyampaiannya, Allex Putra menanggapi berbagai catatan dari Fraksi Gerindra (Hendrico), Fraksi NasDem (Robi Zamora, S.T.), Fraksi PAN (Vani Utari, S.E., S.Kom.), serta Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa (Ridwansyah, S.E.).
Terkait pendapatan daerah, Pemko menjelaskan bahwa optimalisasi PAD terus dilakukan melalui pendataan dan uji petik objek pajak seperti restoran, rumah makan, dan kafe yang belum terdaftar. Sistem retribusi non-tunai, termasuk pembayaran parkir dan sampah menggunakan QRIS, juga terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Untuk mendukung langkah tersebut, telah dibentuk Satuan Operasi Taat Pajak (OTP) beranggotakan 50 petugas lapangan yang bertugas melakukan pemutakhiran data, pengawasan, dan edukasi perpajakan secara langsung kepada pelaku usaha.
Menjawab pertanyaan terkait Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Pemko menyampaikan bahwa penerimaan lebih dari Rp7 miliar—kontribusi sebesar 7,4% terhadap PAD—berasal dari dividen atas penyertaan modal pada Bank Nagari.
Terkait kebijakan efisiensi anggaran seperti pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Pemko menegaskan bahwa langkah ini ditempuh agar anggaran bisa lebih difokuskan pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan stabilitas ekonomi daerah. Pemko berharap kebijakan ini akan mendorong terciptanya APBD yang lebih sehat dan berpihak kepada masyarakat.
Allex juga menjelaskan bahwa realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar 73,61% dipengaruhi oleh masih berlangsungnya pembangunan Gedung Instalasi Diagnostik Terpadu (IDT) di RSUD hingga 2025, sehingga sebagian pembayaran belum dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2024.
Menanggapi harapan fraksi terhadap peningkatan aktivitas di Pasar Pusat, Pemko menyampaikan bahwa sejumlah perbaikan telah dilakukan, seperti penataan area dagang dan parkir, perbaikan toilet umum, pemasangan CCTV dan jaringan internet, hingga rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas warga. Selain itu, berbagai kegiatan rutin juga digelar sebagai daya tarik tambahan bagi pengunjung.
Setelah penyampaian jawaban ini, rapat ditutup secara resmi oleh Wakil Ketua DPRD, Mardiansyah, S.Kom.
