Matarakyat24.com –Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Silfester Matutina mengatakan perihal makan bergizi gratis tidak perlu menjadi ‘momok’ alias ancaman. Sebab, hingga saat ini program makan bergizi gratis masih terus dilakukan uji coba di beberapa wilayah untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
“Jadi jangan dijadikan sebagai ancaman. Ya, hingga saat ini program makan bergizi gratis kan masih terus dilakukan uji coba di beberapa wilayah untuk mendapatkan masukan dari masyarakat termasuk terkait menu yang disajikan,” papar Wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Silfester Matutina, dalam acara bertema ‘Utak-Atik Makan Bergizi Gratis di stasiun televisi pemerintah di Jakarta, Rabu malam (7/8/2024).
Silfester menuturkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto di 2025.
“Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mencapai kesepakatan dengan tim transisi pemerintahan Prabowo untuk mengalokasikan dana sekitar Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis di rancangan APBN 2025,” imbuhnya.
Menurut Silfester, dipastikan akan ada banyak pihak yang ikut campur dalam pemenuhan program ini termasuk ahli gizi.
Silfester menambahkan jika Prabowo dan Gibran punya perhatian yang besar terhadap program ini terutama terkait pembiayaan bahan makanan sehingga tidak mengurangi kandungan gizi dalam makanannya.
Menurut Silfester Matutina, program itu tetu lebih mengutamakan kekhasan pangan di tiap wilayah.
“Diversifikasi, tidak harus nasi. Mau di Papua bisa pakai sagu, di Madura mungkin jagung, di tempat lain beda. Tidak harus sama,” tukasnya.
Silfester menuturkan perihal program ini sejatinya tak terlepas dengan upaya mewujudkan kedaulatan pangan lokal. Silfester memastikan program ini tidak akan mengganggu tata niaga pertanian di daerah.
Bahkan, imbuh Silfester, program ini bakal mendongkrak produktivitas pertanian di desa-desa. dan bisa diperkirakan akan membuka lahan sawah baru hingga saat program tersebut dilaksanakan secara maksimal.
Silfester memaparkan, perihal Kebutuhan dana program makan bergizi gratis bisa dipotong separuh dengan mengutamakan produksi pangan masyarakat desa di dan sekitar daerah yang menjadi sasaran program.
“Dengan begitu, pemerintah disebut tidak perlu keluar banyak uang untuk mengimpor dan mendistribusikan makanan bergizi ke berbagai daerah,” terangnya.
Silfester menjelaskan terkait makan bergizi gratis memang menekankan pada sumber pangan sesuai panen di tiap wilayah, sehingga anggaran makan siang gratis semula sekitar Rp 400 triliun kini bisa dihemat separuhnya.
“Jadi nanti pendekatan makan bergizi ini tidak dipisahkan, tidak terpisahkan, dari program kedaulatan pangan, tidak dipisahkan dengan membangun lumbung di desa. Jadi kita tidak juga merusak serta mengganggu tata niaga pertanian yang ada karena khusus untuk makan kita ciptakan sendiri,” tandasnya.(BJ)
