Matarakyat24.com –Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pengunduran diri Gus Miftah (KH Miftah Maulana Habiburrahman) dari posisi Utusan Khusus Presiden (UKP) dan digantikan Ustad Adi Hidayat (UAH), memunculkan spekulasi reshuffle Kabinet Merah Putih (KMP).
“Ya bisa jadi awal Presiden Prabowo lakukan reposisi. Munculnya spekulasi reshuffle KMP yang konon bakal menyasar sejumlah menteri. Kabarnya juga menyasar Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya sebagai bentuk reposisi,” tukas Doktor M Sholeh Basyari, Direktur Ekskutif CSIIS (Center for Strategic on Islamic and International Studies) saat berbincang santai dengan matarakyat24.com, Senin (9/12/2024).
Sholeh menuturkan, perihal Mayor Teddy, sebagai perwira militer aktif, merujuk UU no 34 pasal 47 ayat 2 tentang TNI, memang, tidak semestinya duduk sebagai Sekkab. Harus dilakukan reposisi.
”Kabarnya, sejumlah menteri harus legowo diganti. Ini momentum Presiden Prabowo untuk melakukan sinkronisasi,” tegas dosen di sejumlah Perguruan Tinggi ini.
Seperti diketahui Gus Miftah menyatakan mundur dari posisi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Ia mengumumkan pengunduran dirinya secara langsung dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, Jumat (6/12/2024) siang.
Merespons hal itu, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya sudah menerima laporan terkait keputusan Miftah untuk mundur. “Ya, saya sendiri belum melihat langsung, tapi saya mendapat laporan bahwa beliau sudah mengundurkan diri,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta.
“Menurut saya, itu adalah tindakan yang bertanggung jawab dan kesatria. Beliau menyadari kesalahannya dalam berucap, bertanggung jawab, dan memilih untuk mundur. Kami menghargai sikap kesatria tersebut,” tutur Prabowo.
Tetapi, Prabowo menambahkan, bahwa ia tidak melihat adanya niat jahat dari Miftah. Menurutnya, bahasa yang digunakan Miftah dalam ceramah tersebut lebih dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulannya.”Saya mengenal beliau, mungkin karena sering bergaul dan berceramah di kalangan bawah, bahasa yang digunakan untuk kalangan mereka. Tidak ada niat merendahkan atau menghina,” tegasnya.
Bersih-bersih
Pasca mundurnya Gus Miftah, memang, memicu spekulasi dan isu sangat kuat tentang resuhfle. Setidaknya ada empat hingga lima menteri, dan ketua badan atau lembaga negara, yang santer diterpa “awu anget” ini.
Mereka antara lain: Mantan menteri yang pernah mengurusi informasi dan dunia digital. Menteri tersebut kabarnya sehari sebelum pindah kantor, ‘mengunci’ penggantinya dengan menerbitkan ‘Keputusan Menteri’ terkait isu panas judi online.
Isu reshuffle juga menyasar Kementerian yang ber-home base di kawasan Kalibata. Sang menteri sehari atau dua hari ini, setelah dilantik secara kontroversi mengedarkan undangan haul (peringatan) tahunan meninggalnya seseorang) ibunya dengan kop surat dan stempel kementerian.
Isu pencopotan juga menerpa kencang menteri yang memimpin Kementerian yang awalnya Badan Negara dengan fokus utama pekerja Indonesia di luar negeri. Sang Menteri pernah ‘menyerobot’ tugas dan kewengan Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Presiden, dengan tampil di salah satu TV berita nasional dan berbicara tentang anggaran “retreat kabinet” di Magelang.
Di samping itu, Menteri tersebut juga mem-publish posisinya tidak di-endorse Partai induknya ketika check in dalam kabinet merah putih. “Di samping itu, layak menjadi pertimbangan utama bagi Prabowo, pertama, perombakan kabinet idealnya mengacu pada diskusi presiden dengan para (calon) pembantunya, baik waktu interview di Hambalang maupun “ospek” tiga hari di Lembah Tidar,” tegas Sholeh.
Kedua, tegasnya, perombakan atau pencopotan satu dua menteri, niscaya merujuk pada ‘Kontrak Politik’ yang ada. Dan, ketiga, ada baiknya resuhfle jika benar-benar terjadi sebelum seratus hati kabinet merah putih, dikonstruksi sebagai restrukturisasi kabinet. Restrukturisasi terbatas menuju perampingan kabinet.
“Hal ini penting, mengingat potensi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kementerian, Badan, Lembaga Negara serta sejumlah Utusan Khusus Presiden,” tandasnya.(Red)
