Matarakyat24.com – Jakarta, 5 Agustus 2025 — Deretan spanduk bernada tajam menghiasi sejumlah ruas jalan utama di Jakarta malam ini. Isinya: protes keras terhadap ketidakadilan hukum dalam konflik agraria antara masyarakat adat di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) dan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Aksi ini diprakarsai oleh Aliansi Mahasiswa Tabagsel Raya (AMTARA) sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik yang mereka sebut sebagai “kriminalisasi rakyat adat.”
Spanduk-spanduk tersebut menyampaikan pesan-pesan lantang seperti:
“Laporan masyarakat dibiarkan, laporan PT TPL langsung direspon”,
“POLRI harus usut intimidasi oleh PT TPL”,
dan
“PT TPL merampas, polisi mengamankan! Di mana hukum untuk rakyat adat Tabagsel?”
Tak hanya aksi visual, AMTARA juga menyerahkan DIMAS (Direct Message of Action and Solidarity) secara resmi ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). DIMAS berisi tuntutan agar Kapolri mengambil alih penanganan kasus dugaan intimidasi dan ketidakadilan hukum yang dialami oleh masyarakat adat yang mempertahankan tanah ulayat mereka.
Ketua AMTARA, Benny Ario, dalam pernyataannya menyebut bahwa sistem hukum Indonesia saat ini menunjukkan keberpihakan yang menyakitkan hati rakyat kecil.
Laporan warga adat dibiarkan tanpa respon, tetapi laporan dari PT TPL langsung ditindak. Kami datang ke Mabes Polri untuk menuntut keadilan. Hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tegas Benny.
Ia juga menekankan bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang tanah, tapi tentang martabat masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan oleh kepentingan modal.
Kami akan terus bergerak. Ini bukan akhir, tapi awal konsolidasi nasional melawan ketimpangan hukum,” lanjut Benny.
AMTARA juga mendesak Komnas HAM, Ombudsman RI, dan Kompolnas untuk mengawasi jalannya proses hukum secara objektif dan bebas intervensi dari pihak manapun.
Aksi ini diyakini akan menjadi sinyal kuat bahwa generasi muda tidak tinggal diam menghadapi ketidakadilan struktural yang terus berlangsung di banyak wilayah Indonesia, khususnya terhadap masyarakat adat.
